Menteri Pupr Siapkan Keringanan Biar Bisnis Jasa Konstruksi

Kalau kesulitan berusaha itu ada pada dalam Permen PUPR akan saya lakukan relaksasi Jasa Konstruksi Medan buat kemudahan biarberusaha, tapi saya minta untuk nir merelaksasi kualitas pekerjaan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Jasa Konstruksi Medan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyiapkan keringanan biarbisnis konstruksi pada rangka mempermudah iklim usaha jasa konstruksi.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono berkata jasa sektor konstruksi bidang PUPR adalah galat satu sektor yang masih mampu berjalan dengan baik.

“Hal ini terbukti dari terserapnya 94,21 persen anggaran Kementerian PUPR TA 2021. Dari total pagu aturan Rp152,09 triliun, Kementerian PUPR berhasil menyerap Rp143,29 triliun,” kata Menteri Basuki pada kabar tertulis yg diterima pada Jakarta, Minggu.

Pandemi COVID-19 yg terjadi sejak 2020 Jasa Konstruksi Medan menyebabkan kontraksi pertumbuhan ekonomi pada banyak sekali negara, termasuk Indonesia. Sektor konstruksi dipercaya memberikan donasi akbar terhadap pertumbuhan ekonomi lantaran memiliki efek berantai terhadap sektor lain.

Untuk mendukung kelancaran perkembangan jasa konstruksi di Indonesia & meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Menteri Basuki mengatakan Kementerian PUPR akan melakukan relaksasi biarberusaha.

Baca juga: Perusahaan jasa konstruksi Fimperkasa Utama tawarkan 160 juta saham

“Tujuan dibentuknya Undang-undang Cipta Kerja adalah untuk menaikkan kemudahan berusaha. Undang-undang tersebut kemudian diturunkan ke Peraturan Presiden (PP) & Peraturan Menteri (Permen). Kalau kesulitan berusaha itu terdapat pada pada Permen PUPR akan gw lakukan relaksasi buat kemudahan izin berusaha, tapi aku minta buat nir merelaksasi kualitas pekerjaan,” kata Menteri PUPR.

Salah satu syarat yg akan direlaksasi adalah perubahan reference aset menurut 3 tahun menjadi 10 tahun.

“Saya rasa ini masuk akal lantaran tiga tahun belakangan ini kita seluruh dilanda pandemi,” ujar Menteri Basuki.

Menteri PUPR pula melaporkan meskipun di tengah pandemi, Kementerian PUPR terus berusaha memenuhi kebutuhan infrastruktur di Indonesia.

Salah satunya melalui penandatanganan hasil lelang dini yang akan dilaksanakan pada Senin 24 Januari 2022. Penandatanganan ini terdiri menurut lebih kurang 800 paket pekerjaan senilai Rp20 triliun. Proses lelang dini telah dilaksanakan semenjak Oktober 2021.

Baca juga: PUPR berharap LPJK buat terobosan izin usaha jasa konstruksi

Pewarta: Aji CaktiEditor: Risbiani FardaniahCOPYRIGHT © ANTARA 2022