Pada lepas 23 April 2020, pemerintah pusat sudah mengundangkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. dua Tahun 2017 mengenai Jasa Konstruksi (“PP No. 22/2020”), yg menaruh kejelasan pengaturan tentang, diantaranya (i) rantai pasok sumber daya konstruksi, (ii) ketentuan penunjukan eksklusif, (iii) aspek kepentingan generik, and (iv) kontrak kerja konstruksi.
Dari sisi kemanfaatan hukum, PP No. 22/2020 sangat dinantikan sang masyarakat lantaran peraturan sebelumnya perlu diganti agar sinkron menggunakan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 mengenai Jasa Konstruksi (“UU No. 2/2017”) sebagai undang-undang jasa konstruksi yang baru.
Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi
UU No. dua/2017 memutuskan rantai pasokan asal daya konstruksi sebagai kegiatan produksi & distribusi bahan, alat-alat & teknologi yang digunakan dalam pelaksanaan jasa konstruksi. PP No. 22/2020 semakin menekankan penggunaan sumber daya konstruksi mengutamakan produk dalam negeri, unggulan & ramah lingkungan, yang terdiri atas asal daya material, alat-alat, teknologi dan manusia. Sumber daya konstruksi wajibmemenuhi standar keamanan, keselamatan dan keberlanjutan.
Sumber daya material dan peralatan harus lulus uji standar & mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri. Sumber daya teknologi harus didukung pengembangan teknologi pada negeri. Sedangkan, sumber daya manusia harus memenuhi standar kompetensi kerja, yg terdiri atas operator, teknisi atau analis, dan ahli. Sertifikat kompetensi kerja berlaku buat ketika lima tahun & bisa diperpanjang.
UU No. 2/2017 menaruh peluang penunjukan eksklusif dalam pemilihan penyedia jasa yg menggunakan sumber keuangan negara dalam hal keliru Jasa Konstruksi Medan satunya “kondisi eksklusif”. Sayangnya, UU No. 2/2017 nir mengatur lebih rinci tentang kondisi eksklusif tadi. UU No. 2/2017 mengamanatkan peraturan pemerintah untuk mengatur lebih lanjut mengenai “kondisi tertentu”.
Kondisi eksklusif, berdasarkan PP No. 22/2020, meliputi antara lain (i) pekerjaan konstruksi yang bersifat rahasia buat kepentingan negara, (ii) penugasan pemerintah kepada BUMN/BUMD, anak perusahaan, dan/atau pihak terafiliasinya, (iii) penanganan darurat, (iv) pekerjaan konstruksi yang hanya dapat diberikan sang satu pelaku bisnis yang mampu, & (v) pekerjaan yang spesifik & hanya bisa dilakukan sang pemegang hak paten atau pihak lain yg sudah menerima izin berdasarkan pemegang hak paten, atau pihak yang sebagai pemenang tender buat mendapatkan izin menurut pemerintah.
Sedangkan, untuk jasa konsultasi konstruksi, “kondisi tertentu” mencakup antara lain (i) permintaan berulang untuk penyedia jasa konsultasi konstruksi yg sama, (ii) jasa konsultasi konstruksi yang selesainya dilakukan seleksi ulang mengalami kegagalan, (iii) penugasan pemerintah pada BUMN/BUMD, anak perusahaan, dan/atau pihak terafiliasinya, (iv) jasa konsultasi konstruksi yg hanya dapat dilakukan oleh satu aplikasi usaha yg bisa, (v) jasa konsultasi konstruksi yang hanya dapat dilakukan oleh satu pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang sudah mendapat biarpemegang hak cipta, (vi) jasa konsultasi konstruksi yang bersifat rahasia untuk kepentingan negara, dan (vii) jasa konsultasi konstruksi lanjutan yang adalah satu kesatuan sistem konstruksi & satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat dipecah-pecah menurut pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya.
UU No. dua/2017 tidak mengatur secara Jasa Konstruksi Medan tegas apakah pemilihan penyedia jasa buat konstruksi kepentingan umum harus sesuai menggunakan mekanisme yang berlaku atau nir. UU No. 2/2017 hanya melarang pengguna jasa yang memakai penyedia jasa terafiliasi buat Jasa Konstruksi Medan pembangunan kepentingan generik tanpa melalui proses tender, seleksi atau pengadaan. UU No. 2017 pula tidak mengklasifikasi tipe pembangunan yg terklasifikasi sebagai “kepentingan generik”.
PP No. 22/2020 menaruh batasan terhadap “kepentingan generik” yakni yang memiliki imbas terhadap kepentingan bangsa & negara, &/atau kepentingan warga , berupa diantaranya (i) pertahanan & keamanan nasional, (ii) jalan generik, jalan tol, terowongan, jalur kereta barah, stasiun kereta api & fasilitas operasi kereta barah, (iii) waduk, bendungan & irigasi, (iv) pelabuhan, bandara dan terminal, (v) infrastruktur minyak, gas dan geothermal, (vi) pembangkit listrik & transmisi, (vii) tempat kerja pemerintah sentra atau pemerintah daerah, dan (viii) pasar umum.
Kontrak Kerja Konstruksi
Para pihak memiliki kebebasan buat menentukan bentuk kontrak kerja konstruksi, yang dipengaruhi menurut (i) sistem penyelenggaraan, sistem pembayaran, dan (iii) sistem perhitungan output pekerjaan.
Dalam memutuskan sistem penyelenggaraan, pengguna jasa wajibmempertimbangkan (i) kapasitas pengguna jasa, (ii) ketersediaan penyedia jasa, & (iii) rantai pasok. Sistem penyelenggaraan sendiri meliputi (i) rancang-penawaran-bangun, (ii) rancang-bangun, (iii) perekayasaan-pengadaan-aplikasi, (iv) manajemen konstruksi dengan risiko, (v) manajemen konstruksi menjadi agen pengguna jasa, dan (vi) kemitraan/kerja sama.
Sistem pembayaran dilakukan menggunakan cara pada muka, bulanan, tahapan atau tahap, atau pembayaran terima jadi/pembayaran sekaligus. Klausul pada kontrak kerja konstruksi terkait pembayaran wajibmemuat (i) jangka saat pembayaran, (ii) ganti rugi keterlambatan pembayaran, (iii) agunan, & (iv) dokumen bukti kemampuan membayar.
Sedangkan, sistem perhitungan terdiri atas (i) lumsum, (ii) harga satuan, (iii) adonan lumsum dan harga satuan, (iv) presentasi nilai, (v) porto penggantian, & (vi) sasaran porto.
Kontrak kerja konstruksi sedikitnya memuat:Perjanjian, berisi (i) uraian para pihak, (ii) konsiderasi, (iii) lingkup pekerjaan, (iv) hal utama berupa harga & jangka saat pelaksanaan kontrak, dan (v) daftar dokumen yang mengikat beserta urutan hierarkinya.Syarat spesifik kontrak, berisi (i) data keterangan pekerjaan, & (ii) ketentuan perubahan yg diizinkan oleh kondisi umum kontrak menurut karakteristik khusus pekerjaan.Syarat generik kontrak, berisi (i) ketentuan generik yg mengatur perikatan menurut sistem penyelenggaraan, (ii) lingkup pekerjaan, (iii) cara pembayaran, dan (iv) sistem perhitungan output pekerjaan.Dokumen pengguna jasa (menjadi bagian berdasarkan dokumen pemilihan yang sebagai dasar bagi penyusunan penawaran), berisi lingkup tugas & persyaratannya, meliputi (i) persyaratan spesifikasi pekerjaan, (ii) gambar-gambar, (iii) daftar keluaran/kuantitas, & (iv) harga.Usulan atau penawaran, yg disusun oleh penyedia jasa dari dokumen pemilihan, berisi (i) metode, (ii) harga penawaran, (iii) jadwal waktu, & (iv) asal daya.Berita program, berisi kesepakatanyg terjadi antara pengguna jasa dan penyedia jasa selama proses penilaian usulan atau penawaran sang pengguna jasa berupa klarifikasi atas hal yang mengakibatkan keraguan.Surat pernyataan pengguna jasa, yg menyatakan menerima atau menyetujui usulan atau penawaran dari penyedia jasa.Surat pernyataan penyedia jasa, yang menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar